Tugas Makalah Kepemimpinan

Posted: Februari 13, 2012 in Uncategorized

BAB I

PEMBAHASAN

 

1. Pengertian Kepemimpinan Pendidikan

  1. Pengertian para ahli :
  • Weber : Kepemimpinan suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok itu yang merupakan tujuan bersama.
  • George R.Terry : Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang guna mencapai tujuan organisasi.
  1. Pengertian umum :

Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran.

 

2. Unsur-unsur Kepemimpinan

Proses kepemimpinan dapat berjalan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.:

  1. Ada yang memimpin
  2. Ada yang dipimpin
  3. Ada kegiatan pencapaian tujuan
  4. Ada tujuan / target sasaran

 

3. Syarat Kepemimpinan Pendidikan

  1. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yanng terpuji antara lain: periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
  2. Paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan.
  3. Berwawasan lebih luas dibidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Tmbhn uci komponen pnddkn

4. Prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum yang berlaku, yaitu :

  1. Konstruktif, artinya pemimpin harus mendorong dan membina setiap staf untuk berkembang.
  2. Kreatif, artinya pemimpin harus selalu mencari gagasan dan cara baru dalam melaksanakan tugas.
  3. Partisipatif, artinya mendorong keterlibatan semua pihak yang terkait dalam setiap kegiatan di sekolah.
  4. Kooperatif, artinya mementingakan kerja sama dengan staf dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan.
  5. Delegatif, artinya berupaya mendelegasikan tugas kepada staf sesuai dengan tugas / jabatan serta kemampuan mereka.
  6. Integratif, artinya selalu mengitegrasikan semua kegiatan sehingga dihasilkan sinergi untuk mencapai tujuan pendidikan.
  7. Rasional dan Objektif, artinya dalam melaksnakan tugas atau bertindak selalu berdasarkan pertimbangan rasio dan objektif.

h. Pragmatis dalam menetapkan kebijakan atau target. pemimpin harus mendasarkan pada kondisi nyata sumber daya yang dimiliki sekolah.

  1. Keteladanan, artinya dalam memimpin, pemimpin dapat menjadi contoh yang baik.

5. Aspek Personalitas Dalam Kepemimpinan Pendidikan

v Memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan (Elsbree, 1967)

v Memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya.

6. Sifat Yang Harus Dimiliki Pemimpin Yang Efektif :

i.       Menjadi komunikator efektif

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi diatas rata-rata, karena pemimpin akan menghadapi berbagai macam karakter manusia. Komunikasi yang baik akan membuat orang yang menjadi lawan bicaranya merasa nyaman dan segan.

ii.       Menjadi pimpinan yang berorientasi task sekaligus relationship

Pemimpin tidak hanya berorientasi pada beban tugas yang diberikan kepada bawahanya saja, tetapi harus memperhatikan juga pola hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan.

  1. Hati-hati mengambil keputusan

Pemimpin harus matang dalam mengambil keputusan baik itu yang sifatnya penting maupun yang rutin. Karena di dalam sebuah organisasi kita adalah sebuah team work. Segala keputusaan yang berhubungan dengan organisasi harus diketahui semuanya.

iv.Kepemimpinan alur 2 arah

Organisasi yang baik adalah ketika organisasi tersebut menerapkan alur komunikasi 2 arah yaitu top-down dan juga bottom-up. Artinya pimpinan selain sebagai manajer juga harus bisa menerima saran atau masukan dari bawahan sebagai staff dari pimpinan.

7. Ciri-Ciri Kepemimpinan Pendidikan :

a. memandang jauh ke depan (visioner)

b. inspiratif

c.   percaya diri

8. Tipe-Tipe Dasar Kepemimpinan

v Kepemimpinan otoriter : sangat mengandalkan kedudukannya atau kekuasaannya sebagai pemimpin

v Kepemimpinan laizes-faire : pemimpin yang keberadaannya haya sebagai lambang

v Kepemimpinan demokratis : mengutamakan kerjasama antara atasan dan bawahan

v Kepemimpinan pseudo-demokratis : nampak seperti demokratis tetapi semu karena tetap otoriter dan demi kepentingan kelompok tertentu saja.

9. Fungsi Kepemimpinan:

Tugas pokok kepemimpinan yang berupa mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing dan sebagainya agar para bawahan mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi, hanya dapat dilaksanakan secara baik bila seorang pemimpin menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

  1. Fungsi Perencanaan

Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Manfaat – manfaat tersebut antara lain :

a. Perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaanuntuk memutuskan apa yang akan dilakukan

b. Perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan – keputusan yang berdasarkan atas fakta – fakta yang diketahui

c. Perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai.

Perencanaan meliputi dua hal, yaitu :

a. Perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan dalam jangka pendek, pada keadaan darurat, dan kegiatan yang bersifat terus menerus.

b. Perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kkegiatan – kegiatan yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan menentukan prosedur – prosedur yang diperlukan.

Setiap rencana yang baik akan berisi :

  1. Maksud dan tujuan yang tetap dan dapat dipahami

b. Cara dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut.

 

  1. Fungsi memandang ke depan

Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun diluar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar.

  1. Fungsi pengembangan loyalitas

Pengembangan kesetiaan ini tidak saja diantara pengikut, tetapi juga unutk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisai. Untuk mencapai kesetiaan ini, seseorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari – hari yang menunjukkan kepada anak buahnya pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan maka hambatan – hambatan dapat segera diketemukan, untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang elah ditetapkan dalam rencana .

5. Fungsi mengambil keputusan

Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya.

Dalam setiap pengambilan keputusan selalu diperlukan kombinasi yang sebaik-baiknya dari :

a. Perasaan, firasat atau intuisi

b. Pengumpulan, pengolahan, penilaian dan interpretasi fakta-fakta secara rasional – sistematis.

c. Pengalaman baik yang langsung maupun tidak langsung.
d. Wewenang formal yang dimiliki oleh pengambil keputusan.

6. Fungsi memberi motivasi

Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian anugerah yang berupa ganjaran, hadiah, piujian atau ucapan terima kasih sangat diperlukan oleh anak buah sebab mereka merasa bahwa hasil jerih payahnya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya.

Di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang menyeleweng, yang malas dan yang telah berbuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberi celaan, teguran, dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini sebaik- baiknya, seorang pemimpin perlu menyelenggarakan daftar kecakapan dan kelakuan baik bagi semua pegawai sehingga tercatat semua hadiah maupun hukuman yang telah diberikan kepada mereka.

 

 

 

10.jKriteria Kepemimpinan

a)  Integritas.
Integritas adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang seorang pemimpin katakan akan dilakukan. Integritas membuat seorang  pemimpin dapat dipercaya. Integritas membuat orang lain mengandalkan anda. Integritas adalah penepatan janji-janji anda. Satu hal yang membuat sebagian besar orang enggan mengikuti anda adalah bila mereka tak sepenuhnya merasa yakin bahwa anda akan membawa mereka menuju ke tujuan yang anda janjikan.

b)  Optimisme.
Takkan ada orang yang mau mengikuti seorang pemimpin bila memandang suram masa depan. Mereka hanya mau mengikuti seseorang yang bisa melihat masa depan dan memberitahukan pada mereka bahwa di depan sana terbentang tempat yang lebih baik, dan mereka dapat mencapai tempat itu.

c)  Menyukai perubahan.

Pemimpin adalah mereka yang melihat adanya kebutuhan akan perubahan, bahkan mereka bersedia untuk memicu perubahan itu. Sedangkan pengikut lebih suka untuk tinggal di tempat mereka sendiri. Pemimpin melihat adanya kebaikan di balik perubahan dan mengkomunikasikannya dengan para pengikut mereka. Jika anda tidak berubah, anda takkan tumbuh..

d)  Berani menghadapi resiko.

Kapan pun kita mencoba sesuatu yang baru, kita mengambil resiko. Keberanian untuk mengambil resiko adalah bagian dari pertumbuhan yang teramat penting. Kebanyak orang menghindari resiko. Karena itu, mereka bukan pemimpin. Para pemimpin menghitung resiko dan keuntungan yang ada di balik resiko. Mereka mengkomunikasikannya pada pengikut mereka dan melangkah pada hari esok yang lebih baik.

e)  Ulet.
Kecenderungan dari pengikut adalah mereka menyerah saat sesuatunya menjadi sulit. Ketika mereka mencoba untuk yang ke dua atau ke tiga kalinya dan gagal, mereka lalu mencanangkan motto, “Jika anda gagal di langkah pertama, sudahlah menyerahlah dan lakukan sesuatu yang lain.” Jelas saja mereka melakukan itu, karena mereka bukan pemimpin. Para pemimpin itu tahu apa yang ada di balik tembok batu, dan mereka akan selalu berusaha menggapainya. Lalu mereka mengajak orang lain untuk terus berusaha.

f)   Katalistis.
Seorang pemimpin adalah seseorang yang secara luar biasa mampu menggerakkan orang lain untuk melangkah. Mereka bisa mengajak orang lain keluar dari zone kenyamanan dan bergerak menuju tujuan mereka. Mereka mampu membangkitkan gairah, antusiasme, dan tindakan dari para pengikut.

g)     Berdedikasi/komit.
Para pengikut menginginkan seseorang yang lebih mencurahkan perhatian dan komit ketimbang diri mereka sendiri. Pengikut akan mengikuti pemimpin yang senantiasa bekerja dan berdedikasi karena mereka melihat betapa pentingnya pencapaian tugas-tugas dan tujuan.

11. Gaya-gaya Kepemimpinan

Keating (1986) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan para pemimpin secara umum terbagi menjadi dua hal, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas (task oriented) dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia (human relation oriented).Sedangkan Blanchard (1992) mengemukakan empat gaya kepemimpinan dasar yaitu:

a. Gaya Directing (mengarahkan)

Di sini pemimpin lebih banyak memberikan petunjuk yang spesifik dan mengawasi secara ketat penyelesaian tugas. Pola kepemimpinan seperti ini cocok untuk diterapkan pada bawahan yang kinerjanya rendah namun punya komitmen cukup baik.
b. Gaya Coaching (melatih)

Disini pemimpin menggunakan directive dan supportive secukupnya. Artinya, pengarahan dan pengawasan tetap dilakukan secara ketat oleh pemimpin, namun disertai dengan penjelasan keputusan, permintaan saran dari bawahan, dan dukungan akan kemajuan. Pola kepemimpinan seperti ini cocok untuk diterapkan pada bawahan punya kinerja yang cukup dan punya komitmen tinggi.

c. Gaya Supporting (mendukung)

Di sini supportive lebih banyak diberikan daripada directive, khususnya untuk bawahan yang komitmennya kurang baik. Pemimpin dengan gaya ini lebih banyak memberikan fasilitas dan mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas-tugas mereka.

d. Gaya Delegation (mendelegasikan)

Gaya ini diimplementasikan bagi bawahan yang sudah menjadi “orang kepercayaan”. Directive dan supportive tidak banyak diberikan. Oleh karenanya, pemimpin lebih banyak menyerahkan pengambilan keputusan dan tanggung jawab kepada bawahan.

Penyimpangan Tingkah Laku Remaja

Posted: Februari 13, 2012 in Uncategorized

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

 

Penyimpangan Tingkah Laku Remaja

      A.  Latar Belakang

      B.  Definisi

C.  Asal Mulanya Perilaku Menyimpang pada Remaja

D   Kenakalan  Remaja                     

  1. Hipoaktivisme
  2. Kultisme
  3. Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan Obat) dan Alkoholisme
  4. Psikopatologi pada Remaja
  5. Penyimpangan Seks dan Remaja
  6. Penanganan terhadap Perilaku Menyimpang Remaja

    

Kesimpulan

Daftar Pustaka

 

               Penyimpangan Tingkah Laku Remaja

 

  1. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruhpengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks. Namun, harus diakui bahwa nasa remaja adalah masa yang amat baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka miliki seperti bakat, kemampuan dan minat. Selain itu, masa remaja adalah masa pencarian nilai-nilai hidup. Oleh karena itu, sebaiknya mereka diberi bimbingan agama agar menjadi pedoman hidup baginya.

 

  1. Definisi

Salah satu upaya mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan anak (juvenile delinquency) dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio (Weiner,1980: 497) yaitu sebagai berikut:

“Kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman”.

Dalam definisi tersebut faktor yang penting adalah unsur pelanggaran hukum dan kesengajaan serta kesadaran anak tu sendiri tentang konsekuensi dari pelanggaran itu.

Secara keseluruhan,semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Akan tetapi, jika penyimpangan itu terjadi teradap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan.

Saparinah Sadli (1977) mengistilahkan kelainan tingkah laku itu dengan perilaku menyimpang. Menurutnya, perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial karena cap terhadap suatu tingkah laku menyimpang atau tidak ditentukan oleh norma-norma yang dianut masyarakat temp

At anak tinggal.

 

C. Asal Mulanya Perilaku Menyimpang pada Remaja

Cara menerangakan asal mula kenakalan remaja seperti tersebut diatas oleh Jensen digolongkan kedalam teori sosiogenik, yaitu teori-teori yang mencoba mencari sumber penyebab kenakalan remaja pada faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Termasuk dalam teori sosiogenik ini antara lain adalah teori Broken Home dan teori penyalahgunaan anak.

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori sosiogenik tersebut diatas, teori-teori tentang asal mula kelainan perilaku remaja dapat digolongkan dalam dua jenis teori yang lain, yaitu teori psikogenik dan teori biogenic. Teori psikogenik menyatakan bahwa kelainan perilaku disebabkan oleh faktor-faktor didalam jiwa remaja itu sendiri, misalnya oleh OedipoesComplex. Sedangkan teori biogenic menyatakan bahwa kelainan perilaku disebabkan oleh kelainan fisik atau genetik (bakat).

Philip Graham lebih mendasarkan teorinya pada pengamatan empiris dari sudut kesehatan mental anak dan remaja. Ia juga membagi faktor-faktor penyebab itu kedalam dua golongan, yaitu:

  1. Faktor lingkungan:
    1. Malnutrisi (kekurangan gizi)
    2. Kemiskinan di kota-kota besar
    3. Gangguan lingakuan (polusi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dll)
    4. Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dll)
    5. Faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dll)
    6. Keluarga yang tercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dll)
    7. Ganguan dalam pengasuhan oleh keluarga:
  1. kematian orang tua
  2. orang tua sakit berat atau cacat
  3. hubungan antaranggota keluarga tidak harmonis
  4. orang tua sakit jiwa
  5. kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat,dll.
  1. Faktor Pribadi
    1. faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif, dll)
    2. cacat tubuh
    3. ketidakmampan untuk menyesuaikan diri.

 

D. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah perilaku menyimpang dari dan atau melanggar hukum. Jensen membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis:

  1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dll.
  2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dll.
  3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah.
  4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

 

E. Hipoaktivisme

Kenakalan remaja dan beberapa kelainan perilaku remaja yang lain biasanya dikaitkan dengan agresivitas atau hiperaktivisme (aktivitas yang terlalu berlebihan) dari remaja. Akan tetapi, disisi lain ada sebagian remaja yang sangat kurang aktivitasnya (hipoaktivisme). Mereka yang tergolong hipoaktif ini biasanya lambat

dianggap sebagai gangguan karena meeka umumnya tidak mengganggu orang lain.orang mungkin hanya mengira anak itu pemalu atau pendiam.

Keadaan hipoaktif ini disebabkan oleh gangguan jiwa. Salah satu gangguan yang dimaksud adalah skizofrenia. Memang tidak semua jenis skizofrenia ditandai dengan pasivisme. Bahkan ada yang cirinya adalah hiperaktivisme dan agresivisme. Akan tetapi, jenis-jenis skizofrenia tertentu seperti autisma (berdian diri terus, tidak peduli dengan keadaan sekitarnya) dan kotatonia (berdiam diri dengan posisi tubuh yang aneh selama berjam-jam).

Gangguan lain yang bisa menunjukkan sindrrom hipoaktivisme adalah gangguan emosi (afektif) yang dinamakan manik-depresif. Berbeda dari skizofrenia, penderita manik-depresif masih mempunyai rasio yang berfungsi dengan baik. Akan tetapi perasaannya terus-menerus terganggu.

Jika pada gangguan afektif, hipoaktivisme yang terjadi berlangsung lama dan terus-menerus, ada jenis gangguan jiwa lain dengan cirri hipoaktivisme juga, yaitu neurotik depresif. Jika hipoativisme itu tidak tergolong gangguan-gangguan mental tersebut, maka kemungkinan lainnya adalah rendahnya taraf  kecerdasan.

Gejala hipoaktif ini bisa juga timbul pada remaja karena faktor sifat bawaan (trait). Orang-orang yang berbakat pendiam atau pemalu atau tertutup dengan sendirinya akan tampak lebih hipoaktif dari remaja-remaja lainnya.

 

F. Kultisme

Salah satu bentuk reaksi ketidakpuasan remaja terhadap kondisi lingkungan sosialnya adalah menarik diri ke dalam dirinya sendiri sehingga ia tampil sebagai orang yang pendiam, pemalu atau pemurung, yang dalam bentuk gangguan kejiwaannya bisa menjadi skizofrenik autisma dan katatonik.

Penarikan diri seperti itu dikatakan oleh Merton sebagai salah satu reaksi dari keadaan anomie, yaitu keadaan lingkungan sosial seakan-akan tidak ada lagi patokan atau tolok ukur yang pasti untuk menyatakan tingkah laku mana yang benar dan salah. Pada remaja yang keadaan kepribadiannya masih penuh gejolak dan goncangan, keadaan anomie ini lebih mudah terjadi. Salah satu norma yang dapat dijadikan pelarian remaja dari kondisi anomie ini adalah agama. Menurut H. Wagner, agama buat remaja menyajikan kerangka moral untuk membandingkan tingkah laku seseorang. Sebagai kerangka moral agama bisa merupakan stabilisator tingkah laku.

“Kultisme” (cultism) adalah kepercayaan terhadap kult (cult) tertentu. Kult menurut R.Enroth dkk, adalah sejenis agama atau kepercayaan baru karena ia menyimpang dari ortodoksi yang mapan.

Karena kultisme biasanya menggangu masyarakat dan merugikan diri orang yang bersangkutan sendiri, kiranya perlu diketahui ciri-ciri orang atau remaja yang mulai atau sudah terlibat kult sehingga bisa diambil tindakan-tindakan pencegahan atau perbaikannya. Ciri-ciri itu adalah:

  1. Tidak dapat lagi berpikir mandiri. Segala sesuatu selalu dikaitkan dengan ajaran agama (kult) nya.
  2. Kesetiaan yang luar biasa terhaap agama (kult) sehingga bisa mengingkari atau memusuhi anggota keluarga sendiri.
  3. Melakukan acara keagamaan yang sangat terinci dan berkepanjangan, termasuk menampilkan tingkah laku yang sangat khas dan kaku sebagaimana diharuskan oleh kult nya.
  4. Semua hal tersebut diatas dilakukan atas dasar ketakutan akan akibat yang akan terjadi bilamana melanggar aturan kult.

 

G. Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan Obat) dan Alkoholisme

Narkoba dan minuman yang mengandung alkohol mempunyai dampak terhadap sistem syaraf manusia yang menimbulkan berbagai perasaan.

Yang penting dijaga menurut Gonzales adalah perkembangan jiwa para remaja itu sendiri, sebab bagaimanapun juga remaja yang jiwanya stabil tidak akan menyalahgunakan narkoba atau alhkohol sekalipun mereka telah pernah mereasakannya. Pengedaran narkoba dan alkohol telah telah meluas dalam masyarakat, tetapi, sebagian kecil saja yang benar-benar terlibat dan mereka inilah yang mengalami kesulitan, masalah atau gangguan kepribadian. Jadi, penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah pemeliharaan kesehatan mental.

Salah satu penyebab kesulitan tersebut adalah harga diri (self-esteem) atau gengsi yang terlalu tinggi. Salah satu faktor lain adalah kepercayaan terhadap agama.

Pada hakikatnya, memang faktor kepribadian yang menyebabkan terlibatnya seseorang dalam penyalahgunaan obat atau atau alkohol tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan jalinan dari beberapa faktor kepribadian.

 

H. Psikopatologi pada Remaja

Gangguan kejiwaan atau psikopatologi (psiko = jwa, patologi = kelainan atau gangguan) yang terdapat pada remaja seperti skizofrenia, episode depresif dan retardasi mental.

Adapun jenis-jenis gangguan jiwa itu pada remaja menurut Kohen dan Raz yang meninjaunya dari teori psikoanalisis (1971) adalah:

  1. Gangguan neurosis karena konflik Oedipoes yang tak terselesaikan dengan baik.
  2. Takut kepada sekolah (school phoia) sehingga cenderung membolos atau mencari alasan untuk tidak sekolah.
  3. Keterasingan, merasa ditelantarkan oleh orang tua, tdak dapat mengidentifikasi peran seksualnya sendiri, kurang mempunyai citra seksual tentang dirinya sendiri.
  4. Kenakalan anak yang disebabkan oleh reaksi neurotik.
  5. Retardasi mental.
  6. Gangguan organis yang bisa mengganggu fungsi kepribadian.
  7. Gangguan kepribadian ( gangguan jiwa) yang berat.
  8. Kenakalan anak yang tidak disebabkan oleh reaksi neurotik.

 

I. Penyimpangan Seks dan Remaja

1. Onani

Kelainan perilaku seks ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang merasa ingin memenuhi kebutuhan seksnya, dilakukan dengan cara mengeluarkan air mani oleh tangan. Onani dapat mengakibatkan lemah syahwat dan bahkan melemahkan sperma sehingga tidak sanggup membuahi sel telur wanita. Efek samping lain dari onani yaittu efek fisikologisnya dimana pelaku sering merasa berdosa. Apabila seseorang telah mengalami gangguan psikis karena merasa berdosa, akan timbul kelainan-kelainan tingkah laku pada dirinya seperti tidak mampu menyesuaikan diri, mengucilkan diri, dan bahkan seolah-olah dia tidak mempunyai harapan untuk hidup layak seperti orang lain.

 

2. Homoseksual (homosexuality)

Kelainan perilaku seks yang dilakukan oleh dua individu yang berjenis kelamin sama, laki-laki dengan laki-laki dinamakan homoseksual, wanita dengan wanita disebut lesbian.

Sebab-sebab terjadinya homoseks ialah:

a. Adanya ketidakseimbangan hormon seks (sex hormonal imbalance)

b. Pengaruh lingkungan

Untuk penyembuhan penderita seperti ini yang terpenting ialah adanya kesadaran dari penderita tersebut untuk memperbaiki diri, disamping itu, pengobatan atau terapi dapat membantu proses penyembuhan

.

3. Pelacuran

Pengertian pelacuran ialah perilaku seks bebas yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum dan agama yang terjadi dalam masyarakat. Pria yang melakukan hal tersebut dengan pelacur wanita disebut pria hidung belang. Untuk mengatasi pelacuran dengan jalan menampung kegiatan mereka ditempat yang dikhususkan belum pasti dapat menyelesaikan masalahnya. Yang terpenting dalam usaha menanggulangi pelacuran dengan jalan mengetahui sebab-sebab terjadinya, meningkatkan sanksi atau hukum bagi si pelakunya dan menyalurkan wanita-wanita tersebut, kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

Sebab-sebab terjadinya pelacuran ialah:

a.Rendahnya taraf kehidupan ekonomi rakyat

b.Banyaknnya pengaruh orang-orang mewah sehingga mendorong orang untuk memiliki kemewahan

c.Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis baik dalam  pergaulan, ekonomi atau hubungan seks yang tidak memuaskan

d.Meningkatnya film dan VCD porno,gambar-gambar cabul dimasyarakat

dimana penggemarnya sebagian besar adalah remaja

 

4.Pornografi Dan Pornoaksi

Merupakan hal-hal yang berusaha untuk merangsang dorongan seks  dengan tulisan atau gambar.Hal ini bisa berakibat tensis moral dikalangan remaja, terutama jika dasar-dasar agama kurang sekali dilatihkan sejak kecil. Pada era kemajuan informasi dan teknologi modern,pornografi makin maju peasat.VCD porno dan situs porno di internet amat membahayakan remaja yang menontonnya,sehingga dapat meningkatkan kejahatan seksual.

Sedangkan istilah pornoaksi adalah aksi atau perbuatan yang merangsang orang lain terutama lawan jenis.Aksi itu dipertontonkan pada hiburan seperti: tarian, nyanyian dan drama.Pada penampilannya penyanyi misalnya membuka bagian-bagian tubuhnya yang merangsang seperti bagian dada dan paha.Mengenai upaya membasmi segala bentuk pornografi dan pornoaksi selalu terbentuk karena undang-undang tentang pornografi belum juga ada.Karena terdapat pro dan kontra dalam hal tersebut.

 

5.Bestiality

Mengadakan hubungan seks dengan binatang.Ini sering terjadi di daerah-daerah pertanian dimana jumlah wanita agak kurang.Kadang –kadang dianggap bahwa hal ini dapat disamakan dengan onani atau masturbasi.

 

6.Gerontoseksual

Kecenderungan untuk melakukan hubungan kelamin dengan wanita-wanita yang lebih tua atau lanjut usia.Hal ini mungkin disebabkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi atau karena keinginan wanita-wanita itu untuk memperoleh kepuasan seks dari yang lebih mudah dari suaminya.

 

7.Incest

Hubungan kelamin terjadi antara 2 orang di luar nikah sedangkan mereka adalah berkerabat dekat sekali.Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang taraf kehidupannya amat rendah dan broken home.Disebabkan kurang ditemukan disiplin dan norma-norma kehidupan sebagai pegangan dalam kehidupan berkeluarga.

 

Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja ada beberapa faktor:

a.Faktor lingkungan sosial

Remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat (khususnya di kota besar dan daerah-daerah yang sudah terjangkau sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan) yang mengakibatkan kesimpangsiuran norma.

b.Faktor keluarga

Perkembangan pribadi remaja yang optimal yang perlu diusahakan melalui pendidikan,yang pada hakikatnya merupakan proses pengalihan norma-norma.

c.Faktor pendidikan(sekolah)

Dalam rangka pendidikan ini yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa remaja adalah lingkungan sekolah.

Selanjutnya, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang,bisa dilakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan remaja dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing, misalnya dalam bidang teater, musik, olahraga, baca puisi dan lain-lain.Dalam rangka pengembangan potensi pribadi inilah adakalanya diperlukan bimbingan psikolog atau ahli pendidikan,khususnya untuk mengetahui bakat dan kemampuan remaja dan merencanakan kariernya bersama remaja itu sendiri dan orang tua atau keluarganya.

 

      J. Penanganan terhadap Perilaku Menyimpang Remaja

Menurut Rogers (Adams  dan Gullotta, 1983: 56-57) ada lima ketentuan yang harus dipenuhi untuk memenuhi remaja yaitu:

a. Kepercayan

Remaja itu harus percaya kepada orang yang mau membantunya (orang tua,guru,psikolog,ulama dan lain-lain).Ia haris yakin bahwa penolong ini tidak akan membohonginya dan bahwa kata-kata penolong ini memang benar adanya.

b. Kemurnian Hati

Remaja harus marasa bahwa penolong itu sungguh-sungguh mau membantunya tanpa syarat.

c. Kemampuan mengerti dan menghayati ( Emphaty) perasaan remaja dalam posisi yang berbeda antara anak dan orang dewasa (perbedaan usia,perbedaan status,perbedaan cara berpikir dan sebagainya),sulit bagi orang dewasa(khususnya orang tua)  untuk berempati pada remaja karena setiap orang akan cenderung untuk melihat segala persoalan dari sudut pandangannya sendiri dan berdasarkan penilaian dan reaksinya pada pandangannya itu sendiri.

d. Kejujuran

Remaja mengharapkan penolongnya menyampaikan apa adanya saja,termasuk hal-hal yang kurang menyenangkan.

e. Mengutamakan Persepsi Remaja Sendiri

Sebagaimana halnya dengan semua orang lainnya, remaja akan memandang  segala sesuatu dari sudutnya sendiri.

Tugas Makalah tentang HAM

Posted: Februari 13, 2012 in Uncategorized

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Hak merupakan unsur normatif  yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak  persamaan dan hak kebebasan. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas. Dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis membuat makalah tentang HAM.

  1. 2.      Identifikasi Masalah
  1. Pengertian dan Haikat HAM
  2. Perkembangan Pemikiran tentang HAM
  3. Bentuk HAM
  4. Penjabaran HAM dalam UUD 1945
  1. Batasan Masalah

Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.

  1. Metode Pembahasan

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan, mengumpulkan data-data dan keterangan melalui buku-buku dan internet .

BAB II

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1)      Pengertian dan Hakikat HAM

  1. Pengertian :

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah human rights atau the right of human. Secara terminologi istilah ini artinya adalah Hak-Hak Manusia. Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) lebih sering digunakan. Di Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda).

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

 

  1. Hakikat HAM :

S  HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

S  HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.

S  HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

2)      Perkembangan Pemikiran tentang HAM

a. Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 :

1)   Magna Charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).

2)   The American declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

3)   The French declaration

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegas oleh prinsip Freedom of Expression ( Kebebasan mengeluarkan pendapat ), Freedom of Religion ( Kebebasan menganut keyakinan / agama yang dikehendaki ), The Right of  Property ( Perlindungan hak milik ) dan hak-hak dasar lainnya. Jadi dalam French Declaration sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun Negara hukum .

4)   The four freedom

Dari Presiden Roosevelt pada tanggal 06 Januari 1941.Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain.

Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:

Tonggak awal berlakunya HAM internasional ialah pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Disini tonggak deklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang mengakui hak setiap orang diseluruh dunia. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh majelis umum PBB. Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, nondiskriminasi, dan imparsial telah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang.

 

  1. b.   Setelah Deklarasi Universal HAM 1948

Secara garis besar, perkembangan pemikiran tentang HAM pasca perang dunia II dibagi menjadi 4 generasi, yaitu :

  • Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Ini disebabkan oleh dampak perang dunia ke dua, dimana Negara baru ingin membuat tertib hukum baru.
  • Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia.
  • Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua, yang menyebabkan ketidakseimbangan pada kehidupan bemasyarakat, sehingga melahirkan generasi ketiga yang menyatukan antara politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum dalam satu wadah disebut dengan hak melaksanakan pembangunan.
  • Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government.
  1. c.    Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:

Wacana HAM di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besarnya perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.

1)   Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)

Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), indische partij (1912), partai komunis indonesia (1927), lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasaan kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.

2)   Periode Setelah Kemerdekaan

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:

ü Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945.

ü Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat.

ü Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950.

ü Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945.

 

3)   HAM Dalam Tinjauan Islam

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Qu’ran sebagai makhluk yang paling sempurnah dan harus dimuliakan. HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal.

Terdapat tiga (3) bentuk hak asasi manusia (HAM):

a)   Hak dasar (hak daruri), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Contohnya adalah hak untuk  hidup, hak atas keamanan, hak untuk memiliki harta benda.

 

b)   Hak sekunder, yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai  manusia.misalnya, jika seorang kehilangan haknya untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan berakibat hilangnya hak hidup.

 

c)    Hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

 

Islam dan Kebebasan Beragama

Kebebasan berkeyakinan merupakan salah satu ajaran islam yang sangat sarat dengan prinsip universal HAM tentang kebebasan bersama atau sebaliknya. Pemaksaan keyakinan beragama tidak saja bertentangan dengan prinsip HAM, tetapi juga tidak pernah diajarkan oleh islam.

Dalam perspektif membangun toleransi antar umat beragama, ada lima prinsip yang bisa dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari:

1)   Tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat

2)   Adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya ajaran tentang berbuat baik sesama

3)   Adanya perbedaan mendasar yang diajarkan agama-agama.

4)   Adanya bukti kebenaran agama

5)   Tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan.

 

Islam, HAM, dan Isu Lingkungan Hidup

Selain sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan gender dan kebebasan berkeyakinan, islam sangat mengecam segala perbuatan manusia yang merusak ekosistem bumi atau lingkungan hidup dan segala isinya adalah titipan Allah kepada umat manusia yang harus dipelihara kelestarian dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup manusia.Sejalan dengan pandangan ini, munculnya isu-isu tentang HAM dan lingkungan hidup, salah satunya isu tentang perubahan iklim,adalah sangat selaras dengan prinsip ajaran islam tentang alam kehidupan. Hubungan antara perusakan lingkungan dengan HAM adalah bahwa kerusakan suatu ekosistem bumi dapat mengancam kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat penggundulan hutan, kawasan daerah tinggi, dan hutan lindung yang dilindungi undang-undang di suatu kawasan dapat berakibat bencana alam banjir dan longsor yang sangat merugikan kehidupan masyarakat yang nerada dikawasan yang lebih rendah, khususnya masyarakat miskin. Terkait dengan hubungan HAM dan lingkungan hidup, tidakan merusak kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari pelanggaran HAM.

  1. 3.      Bentuk Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam UU No.39 Tahun  1999 tentang HAM, ada beberapa bentuk :

1)      Hak untuk hidup.

2)      Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

3)      Hak mengembangkan diri.

4)      Hak memperoleh keadilan.

5)      Hak atas kebebasan pribadi.

6)      Hak atas rasa aman.

7)      Hak atas kesejahteraan.

8)      Hak turut serta dalam pemerintahan.

9)      Hak wanita.

10)  Hak anak.

  1. 4.      Pejabaran HAM dalam UUD 1945

SPengingkaran terhadap hak berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain, hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya.

SPengaturan mengenai HAM pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk UU tentang HAM, yaitu UU No.39 Tahun 1999. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak-hak  asasi manusia, selain itu diatur juga mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM.

SDisamping itu, UU ini mengatur menegenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.

SDalam UU No.39 Tahun 1999 diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan gugatan atas pelanggaran HAM, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.

SUU tentang HAM ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM.

 

  1. Saran-saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.

Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

 

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

Ubaedillah, Abdul Rozak, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, edisi ketiga,Kencana Prenada Media Group,Jakarta.

 

Kansil C.S.T., Modul Pancasila dan Kewarganegaraan,cetakan kedua, PT Pradnya Paramita,Jakarta,2005.

www.Google.com

http://pusham.uii.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf.

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Makalah ini dilatari oleh maraknya konflik sosial yang terjadi di belahan bumi Indonesia, terutama yang berbasis isu agama. Beberapa tahun terakhir ini, kekerasan berbasis isu agama begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Ketentraman hidup masyarakat sangat terganggu oleh kerentanan yang luar biasa oleh kondisi keberagamaan tersebut. Sedikit saja ego keagamaan disinggung, maka reaksi yang ditimbulkan sangat besar dan berlebihan. Reaksi tersebut saat ini hampir selalu berupa kekerasan yang menciptakan kecemasan dan kaitannya dengan hubungan antar umat beragama di masyarakat. Agama sering kali dijadikan titik singgung paling sensitif dalam pergaulan masyarakat yang majemuk. Maka dari itu sangat perlu usaha manusia untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat manusia, salah satu caranya yaitu mengembangkan sikap toleransi.

 

1.2  Identifikasi  Masalah

  1. Pengertian toleransi dan kaitannya dengan toleransi antar umat beragama
  2. Langkah untuk memupuk jiwa toleransi beragama
  3. Demokrasi dan negara demokrasi
  4. Masyarakat madani

1.3  Batasan  Masalah

Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup Toleransi Beragama.

 

1.4  Metode Pembahasan

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, mengumpulkan data-data dan keterangan melalui buku-buku dan internet.

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 TOLERANSI

  1. a.      Pengertian Toleransi

Toleransi berasal dari kata ”tolerare” yang berasal dari bahasa latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan.

Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya sikap diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.

Jadi toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan, untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain.

  1. b.     Langkah Memupuk Jiwa Toleransi

Beberapa langkah dan strategis untuk memupuk jiwa toleransi beragama dan membudidayakan hidup rukun antar umat beragama. Kiat-kiat itu adalah sebagai berikut :

  1. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama; tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan agama .
  2. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda.
  3. Mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fiqhiyah menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal-rabbaniyah.
  4. Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah.
  5. Menghindari jauh-jauh sikap egoism dalam beragama sehingga mengklaim diri yang paling benar.

 

2.2 NEGARA DEMOKRASI

  1. a.      Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

  1. b.     Negara Demokrasi

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, prinsip-prinsip yang sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia. Dengan perkataan lain, demokrasi (kedaulatan rakyat) berjalan seiring dengan nomokrasi (supremasi hukum).

Salah satu pengertian penting dalam negara hukum adalah segala aturan hukum adalah guna mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan kita bernegara secara padat dan jelas terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan harus menghormati dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, etik dan spiritual. Setiap peraturan perundang-undangan menghormati hak-hak asasi manusia, membangun toleransi dan berkeadaban. Setiap peraturan perundang-undangan membangun kerukunan dan persatuan bangsa dan teritori negara dengan tetap menghormati kemajemukan kita.

  1. c.       Unsur Pokok Masyarakat Demokratis

Menurut cendikiawan muslim Nurcholish Madjid, ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat demokratis :

  1. Kesadaran akan pluralisme.

Kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat majemuk. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap orang maupun kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya.

 

  1. Musyawarah.

Makna dan semangat musywarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negoisasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.

 

  1. Cara haruslah sejalan dengan tujuan.

Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Artinya demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pada pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi, tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni dengan melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dari dan oleh siapa pun.

 

  1. Norma kejujuran dalam pemufakatan.

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi.

 

  1. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban.

Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianism) merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude). Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.

 

  1. Trial dan error (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi.

Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan suatu proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik demokrasi.

 

2.3 MASYARAKAT MADANI

  1. a.      Pengertian Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan negara.

 

Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterkaitan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.

 

Bangsa Indonesia berusaha untuk berusaha untuk mencari bentuk masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga Negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga Negara yang cerdas, demokratis dan religius dengan bercirikan imtak, kritis, argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan. Mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.

  1. b.     Karakteristik Masyarakat Madani
    1. Free Public Sphere (ruang publik yang bebas) :

Yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

  1. Demokrasi :

Yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi :

a)      Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

b)     Pers yang bebas

c)      Supremasi hukum

d)     Perguruan Tinggi

e)      Partai politik

 

  1. Toleransi :

Yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat, serta aktifitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.

  1. Pluralisme :

Yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengansikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

 

  1. Keadilan sosial (social justice) :

Yaitu keseimbangan dan pembagian yang proposional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.

 

  1. Partisipasi sosial :

Yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, maupun intervensi penguasa pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab.

 

  1. Supremasi Hukum :

Yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

 

  1. c.       Tantangan Penerapan Masyarakat Madani di Indonesia :

 

  1. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi Negara Indonesia sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan public, melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan informasi kepada publik.
  2. Masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama.
  3. Masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proposional antara hak dan kewajiban.

 

  1. d.     Kendala dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia diantaranya :
    1. Belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia
    2. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata.
    3. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat.
    4. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter.
    5. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas.
    6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar.
    7. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.

 

  1. e.      Upaya yang dilakukan  untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia :
    1. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian dengan adanya bapak angkat perusahaan.
    2. Meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai media sosialisasi politik.
    3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
    4. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial.
    5. Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan.
    6. Mengembangkan media komunikasi politik di berbagai lingkungan kerja.
    7. Menanamkan sikap positif pada proses demokratisasi di Indonesia pada setiap warga Negara.

 

  1. f.       Ringkasan Umum

 

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya yaitu : demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, komparasi, koordinasi dan integrasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Pengertian pemberdayaan masyarakat madani perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dari setiap penyelenggara Negara.

 

Oleh karena itu, masyarakat madani kiranya perlu terus dikembangkan sejalan dengan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah dengan demokratisasi pendidikan, yang berguna untuk mempersiapkan anak bangsa agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab dan turut bertanggung jawab serta terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan sesame, ikut merasa memiliki, sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya dan mempelajari kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi.

BAB III

PENUTUP

 

3.1  KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara multikultural. Kemajemukan tersebut pada satu sisi merupakan kekuatan sosial dan keragaman yang indah apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Sebaliknya apabila tidak dikelola dan dibina dengan tepat akan menjadi pemicu dan penyulut konflik dan kekerasan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Toleransi adalah sikap tenggang rasa yang berarti rukun dan tidak menyimpang dari aturan dimana seseorang harus saling menghargai dan saling menghormati. Toleransi beragama sangat diperlukan pada kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis, rukun dan sejahtera.

Untuk mewujudkan masyarakat madani maka dibutuhkan kearifan setiap individu sehingga mampu bersikap dan memainkan peran menghargai pluralitas, perbedaan dan saling percaya (trust) antar masyarakat. Peran berbagai elemen civil society (tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah) diperlukan untuk memberikan pencerahan dan penyadaran akan arti pentingnya menghargai perbedaan dalam toleransi beragama. Sikap toleransi bisa ditunjukkan melalui sikap menghargai perbedaan pandangan, keyakinan dan tradisi orang lain dengan kesadaran tinggi bahwa perbedaan adalah rahmat Tuhan yang harus disyukuri.

 

3.2  SARAN

  1. Perlunya sikap toleransi yang harus kita kembangkan dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat agar mencapai kehidupan harmonis, rukun dan sejahtera.
  2. Negara yang demokratis tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat madani, tetapi harus ada keinginan politik dari pemerintah karena banyak karakteristik dari demokrasi yang memang menjadi kewajiban negara. Diharapkan pemerintah dan MPR/DPR saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi. Masyarakat juga harus mengontrol kinerja pemerintah dan para wakilnya agar tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat madani.
  3. Dalam toleransi beragama, perlu diadakannya dialog dengan cendikiawan dan para tokoh agama dan merangkul mereka untuk melakukan reinterpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif sehinnga konsep multikulturalisme dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

 

Hartono Yudi, Abdul Rozaqi dkk. 2002.Agama dan Relasi Sosial. LKiS : Yogyakarta

Kahmad Dadang. 2000. Sosiologi Agama. Pt Remaja Rosdakarya : Bandung.

Ubaedillah, Abdul Rozak dkk. 2008. Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. ICCE UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta dan Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

http://www.leimena.org//

http://artikel.us/muhaemin6-04.html

 

 

Hello world!

Posted: Februari 13, 2012 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.